KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TEKNIS DI BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pelaksanaan anggaran belanja teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan anggaran belanja  pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan, pada praktiknya masih mengalami hambatan. Permasalahan yang ditemui antara lain, staf pelaksana belum memiliki kemampuan dalam memahami tugas mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan anggaran  belanja unit kerja. Belum dilaksanakannya taktik dan cara serta langkah yang tepat dalam pelaksanaan anggaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan konkrit yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan anggaran masih cenderung digunakan untuk item kegiatan yang bertentangan dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran unit kerja.  Belum tepat penyediaan input terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif pada sasaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Disarankan pimpinan organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi setiap staf dalam hal mengidentifikasi tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap unit kerja,  memperhatikan taktik dan cara sebagai metode yang tepat dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan, memperhatikan penyediaan input terutama dalam hal fasilitas computer yang sering terganggu sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dan terutama penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Anggaran, Belanja, Teknis